Karangrejo pucakwangi bergerak

8/12_ PATI_ Bratapos.com _ 8/12_ Puluhan pemuda dan masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Pucakwangi,
Pati melakukan aksi damai di depan kantor balai desa setempat, Jumat 6/12/2019. Sambil membentangkan poster, mereka menuntut agar:
"Pemerintah Desa (Pemdes) Karangrejo transparan dalam mengelola Dana Desa (DD)"

Koordinator Lapangan (Korlab) Adib Sulton afif mengatakan, aksi tersebut digelar lantaran dua pekan lalu, Pemdes Karangrejo tidak bisa memberikan pertanggungjawaban terkait transparansi DD.
“Setiap tahun kita tahu bahwa desa mendapatkan DD dari pemerintah pusat. Tetapi laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan DD itu tidak jelas, bahkan tidak ada laporan kepada masyarakat,” katanya.
pihaknya juga menuntut agar diadakan reformasi di lembaga desa yang
ada di karangrejo ,karena diduga penuh aroma tak sedap dengan nepotisme. Banyak perangkat-perangkat
desanya semuanya diduga merupakan kroni-kroni ,
kerabat dari kepala desa ANW .
“Ada lembaga-lembaga desa yang diketuai oleh beberapa saudara dari Kades Karangrejo. Ini jelas tidak etis. Karena itu, kami minta agar
ada reformasi lembaga desa,” ujarnya.
Tuntutan lain yang juga diusulkan oleh para peserta aksi adalah agar ada evaluasi kinerja perangkat desa dan pelayanan publik. Disinyalir, ada banyak perangkat yang tidak masuk kantor pada saat jam kerja.
“Ada juga perangkat desa yang merangkap sebagai guru madrasah. Kalau pagi, motornya ada di parkiran kantor desa, tetapi orangnya ada di sekolahan. Belum lagi pelayanannya yang sangat tidak memuaskan,”
terangnya.
Lebih dari itu, mereka juga menuntut agar Pemdes Karangrejo segera membuat laporan penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari
tahun 2016, 2017 dan 2018. Karena, peruntukan dana BumDes itu, sampai saat ini masih disangsikan.
Dia menambahkan, pada 2016 lalu, anggaran Bumdes ada Rp 60 juta. Dana tersebut digunakan untuk simpan- pinjam, disimpan dimana dan dipinjamkan kepada Siapa ?. Namun, sampai saat ini ada Nasabahnya , tidak ada pertanggungjawabannya ,
banyak nasalah yang janggal dan banyak peminjam yang katanya yang tidak mengembalikan pinjaman.
Kemudian pada 2017, BUMDes mendapat anggaran Rp 30 juta yang kantanya digunakan untuk membangun kantor, lalu dimana kantornya ? kok laporan pertanggungjawabannya tidak ada.
“Yang paling parah adalah anggaran BUMDes 2018 lalu. Total anggaran mencapai Rp 90 juta yang rencananya akan digunakan untuk membangun
empat ruko. Tetapi realisasinya hanya dibangunkan dua ruko. Lalu yang dua ruko itu Uangnbya kemana ?. Kami meminta laporan pertanggungjawabannya,”
pungkasnya.( sholihul Hadi_ bratapos.com Pati)